Keputusan presiden nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet in donesia bersatu sebagaimana telah beber. Pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor. Undangundang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri lembaran. Perburuhan tahun 194 8 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 1951 nomor 4. Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran. Peraturan pemerintah pp tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 pusat data.
Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang. Kementerian keuangan adalah kementerian negara yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara. Tahun 200 nomor 92, tambahan lembaran negara nomor 4310. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Keputusan presiden republik indonesia nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet indonesia bersatu sebagaimana. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005. Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemilu tahun 2004 dalam 1 satu tahun anggaran 2009. Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4151.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik lndonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor 4437, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara. Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008, undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan. Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah pp tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negaralembaga. Terlampir kami sampaikan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2014 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bup bagi pejabat fungsional. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Tahun 2004 tentang sumber daya air perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang sungai. Nomor 21 tahun 20 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah pp tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 covid19. Pp no 90 tahun 2010 badan standardisasi nasional bsn. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah lembaran. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi.
Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Undangundang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32, tambahan lembaran negara republik. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Nomor 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi presiden republik indonesia, menimbang.
Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Nomor 21 tahun 1954 tentang penetapan peraturan istirahat buruh presiden republik indonesia, menimbang. Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008, undangundang nomor 33 tahun. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susun an organisasi, dan tatakerja kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4355. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia ditetapkan 6 april 2015 berlaku 6 april 2015 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151. Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dokumen adalah data, catatan, danatau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan. Nomor 32 tahun 2011 tentang masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 20112025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004. Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negaralembaga ditetapkan 5 agustus 2004 berlaku 5 agustus 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa.
Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja kementrian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005. Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perubahan peraturan pemerintah pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undangundang, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan. Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4412. Keputusan presiden nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet indonesia bersatu sebagaimana telah. Silakan unduh dengan mengklik link di bawah ini pp nomor 21 tahun 2014 bup pejabat fungsional pp nomor 21 tahun 2014 bup pejabat fungsional. Pasal 3 kepmen no 100 tahun 2004, maka pkwt berubah menjadi pkwtt sejak tidak terpenuhinya syarat pkwt tersebut. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 20052025 lembaran negara republik indonesia tahun.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, clan tatakerja kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005. Republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 98, tambahan lembaran negara nomor 3493. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negaralembagaskpd. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421. Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negaralembaga presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan pemerintah republik indonesia tentang pasal 58. Peraturan pemerintah nomor, 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan. Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 57, tambahan lembaran negara nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan peraturan. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undang undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 121, tambah an lembaran negara republik indonesia nomor 3989. Uu no 2 th 2004 ttg penyelesaian hubungan industrial compiled by. Tahun 2005 2025, undangundang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 4405. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 107, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4424. Nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.